CITRA GUMAY ERIKA
(bagiang 3- terakhir)
Sebenarnya akar permasalahan kerusakan terumbu karang meliputi empat hal yaitu (1) Kemiskinan masyarakat dan ketiadaan matapencaharian alternatif (2) ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat dan pengguna (3) lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan (4) kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang.
Produktivitas dalam suatu ekosistem terumbu karang dapat dibedakan antara produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer dapat diartikan sebagai kemampuan perairan untuk menghasilkan C (karbon) dan biasanya di ukur dalam satuan gram C/m2/tahun, sedangkan produktivitas skunder diartikan sebagai kemampuan suatu perairan untuk menghasilkan ikan persatuan luas perairan selama dalam waktu tertentu (Supriharyono, 2000).
Karena tulisan ini lebih diarahkan pada kajian yang bersifat ekonomi, maka produktivitas dapat disamakan dengan produksi dan dalam pengertian ini produksi sebagai suatu fungsi, diartikan sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor produksi (input) (Debertin D.L., 1986). Beattie dan Taylor (1994) mengatakan bahwa fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau kuantitatif dari berbagai macam kemungkinan produksi teknis yang dihadapi oleh suatu organisasi perusahaan. Secara umum suatu fungsi produksi dapat diformulasikan sebagai berikut (Debertin D.L, 1986)
Y = f (X) …………………………………..(1)
Di mana Y = produksi
X = input
Dalam kaitan dengan produksi pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut pada sub ekosistem terumbu karang di mana produksi (hasil tangkap) dapat diformulasikan sebagai berikut (lihat gambar 1) :
Y = f (X1, X2, X3, X4, X5) ……………………………….(2)
Di mana Y = Hasil produksi lestari (Sustainable Yield)
X1 = Ekosistem terumbu karang
X2 = Teknologi penangkapan
X3 = Tenaga kerja
X4 = Modal
X5 = Manajemen
Ekosistem terumbu karang (X1) dapat diartikan sebagai luasan terumbu karang (X11) dan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (X12), dan tingkat kerusakan ini dapat di kelompokan dari sangat sangat baik, baik, sedang, rusak dan sangat rusak. Sehingga formulasi (2) dapat diformulasikan menjadi formulasi tiga sebagai berikut :
Y = f(X11, X12, X2, X3, X4, X5) ……………………………..(3)
Dalam kaitannya dengan ekosistem terumbu karang yang semakin lama semakin mengalami penurunan luasannya dan tingkat kerusakannya yang semakin tinggi, maka sangat mungkin di masa depan produktivitas biotanya menurun baik produktivitas primer maupun produktivitas sekunder. Keadaan ini akan berpengaruh dalam jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat pesisir, ekonomi kawasan maupun ekonomi nasional.
Dalam pemanfataan sumber daya pesisir dan laut khususnya pada ekosistem terumbu karang secara bijak, optimal dan berkelanjutan maka salah satu caranya adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa di antara faktor penyebab kerusakan terumbu karang adalah unsur masyarakat pesisir.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dan mampu meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah pendekatan agribisnis dan agroindustri. Kegiatan ini dengan melibatkan secara utuh subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran dan subsitem kelembagaan keuangan maupun kelembagaan penyuluhan.
Sebagai upaya untuk mendorong penyediaan produk agribisnis dan agroindustri agar mampu bersaing di pasar global, maka pemerintah harus secara konsisten dan berkelanjutan melakukan berbagai langkah, salah satunya adalah meningkatkan perluasan dan penyebaran agribisnis dan agroindustri di pedesaan atau masyarakat pesisir.
Pengembangannya dapat ditempuh melalui pengembangan unit Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dapat menyerap, melibatkan dan dimiliki oleh warga pesisir melalui suatu pola inti-plasma dengan mitra usahanya.
Ada beberapa alasan kenapa pendekatan agribisnis-agroindustri menjadi hal yang diprioritas (a) dengan agribisnis-agroindustri peluang usaha yang menguntungkan masyarakat menjadi lebih banyak (b) dengan agribisnis-agroindustri masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah produknya (c) dengan adanya agribisnis-agroindustri dapat menampung lebih banyak tenaga kerja (d) dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan variabilitas produk yang dihasilkan masyarakat pesisir (e) dapat berdampak pada peningkatan expor nonmigas dan devisa negara (f) dan dengan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan usaha agribisnis-agroindustri khususnya dalam pemilihan produk yang dikembangkan oleh masyarakat harus mengacu pada beberapa alasan yaitu (Amanto, B.S.1999): (a) menunjukkan kecenderungan permintaan yang meningkat di pasar ekspor, (b) merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas (c) mampu bersaing di pasar domestik, regional dan global (d) berdampak luas terhadap sektor ekonomi lainnya (e) berpeluang besar untuk dikembangkan (f) memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap hasil perikanan atau hasil laut dan (g) mempunyai efek ganda (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian wilayah dan nasional.
PENUTUP
- Kesimpulan
Hubungan antara kegiatan manusia baik di darat maupun di pesisir dan laut selama ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan ekosistem terumbu karang dan kerusakan terumbu karang berdampak luas terhadap menurunnya produktivitas biota (ikan) yang hidup pada ekosistem terumbu karang yang pada gilirannya hasil tangkap ikan akan semakin menurun, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir menurun. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan pendekatan agribisnis-agroindustri, sehingga di masa datang ekosistem terumbu karang lestari dan pendapatan masyarakat meningkat serta kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia meningkat.
-Saran
Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir beberapa upaya yang harus dilakukan meliputi pemberian bantuan modal yang dapat digulirkan (revolving fund) agar mereka dapat memperoleh segala kebutuhan input/modal seperti benih (benur, anak siput, bibit rumput laut dll), peningkatan ketrampilan dalam budidaya yang dinginkan oleh masyarakat sesuai tuntutan pasar, peningkatan ketrampilan pengolahan hasil, pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama sebagai embrio pembentukan koperasi masyarakat pesisir. Selain itu juga pihak pemerintah dapat membangun sarana dan prasarana penunjang seperti lembaga keuangan yang khusus untuk bantuan permodalan bagi masyarakat pesisir, kelembagaan penyuluhan di wilayah pesisir, pembinaan penataan ruang untuk budidaya laut dan mendorong serta memfasilitasi adanya program kemitraan yang saling menguntungkan antara pihak masyarakat pesisir dengan pemilik modal dan tekhnologi.
DAFTAR PUSTAKA
Amanto B.S. 1999. Kajian Wilayah Pengembangan Agroindustri Perikanan Rakyat di Daerah Maluku. Thesis. PPS IPB. Bogor Indonesia.
Beattie B.R. dan Taylor C.R., 1994. Ekonomi Produksi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 386 p.
Bengen D.G., 2001. Sinopsis Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor. 62 p.
Budiharsono S., 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta. 159p.
Dahuri, Rokhmin; Rais J.; Ginting S.P. dan Sitepu M.J., 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 328 p.
Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 247 p.
0 komentar:
Posting Komentar